PKL dan Warga Isoman Terima Bantuan Beras Pemkab Jember - Kabare Jember <>

Breaking

PKL dan Warga Isoman Terima Bantuan Beras Pemkab Jember

PKL dan Warga Isoman Terima Bantuan Beras Pemkab Jember

 


Jember, kabarejember.com --Pada Masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang tersisa seminggu, Pemkab Jember terus melakukan upaya untuk meringankan beban masyarakat terdampak terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga yang sedang melakukan karantina atau isolasi mandiri.


Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Jember untuk menekan laju perkembangan covid-19 Bupati di masa PPKM Darurat ini adalah melalui jaring pengaman sosial berupa pemberian sembako berupa beras.


Pada Senin (12/07/2021) Bupati Jember, Ir. H. Hendy Siswanto didampingi Wabup Jember KH. MB. Firjaun Barlaman bersama seluruh jajaran Forkopimda membagikan sembako secara langsung kepada warga perumahan Griya Mangli dan Jl Gajah Mada XXIV dengan target utama warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan Pedagang Kaki Lima (PKL).


Bupati mengatakan, Sembako yang dibagikan berupa beras 5,6 kilogram perorang, yang diperuntukkan 14 hari ke depan. Jumlah beras yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak di Jember sebanyak 100 ton, dan pembagian akan dilakukan secara bertahap. 


"Sumber bantuan beras tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid dan juga dari Kemensos." Ujar Bupati Hendy.


Dalam kesempatan itu, Bupati mengingatkan agar masyarakat Jember patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah agar wabah Covid-19 segera berhenti.


“Kuncinya patuh, masyarakat harus kompak dan patuh. Seluruh masyarakat Jember turut serta bertanggung jawab menjaga keselamatan bersama dengan menjalankan protokol kesehatan dan patuh terhadap ketentuan PPKM Darurat ini." Pungkas Bupati Hendy.

(her)

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact