Menutupi Kesalahannya, Kades Padomasan Tuding Warga Penerima BLT Pikun - Kabare Jember <>

Breaking

Menutupi Kesalahannya, Kades Padomasan Tuding Warga Penerima BLT Pikun

Menutupi Kesalahannya, Kades Padomasan Tuding Warga Penerima BLT Pikun

 


Jember, kabarejember.com --Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.


Sayangnya niat baik dari Pemerintah, justru dijadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadi atau sekelompok oknum, tanpa hati nurani mengambil hak masyarakat miskin.


Hasil investigasi beberapa media, ditemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun 2020, di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember,  terindikasi adanya keterlibatan oknum Perangkat Desa setempat. 


Sejumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mengeluhkan tidak menerima BLT DD tahun 2020 sesuai ketentuan yang ada, yaitu sebesar Rp.600.000,- sebanyak 3 kali untuk bulan Juli-Agustus-September, sedangkan untuk bulan Oktober-Nopember-Desember sebesar Rp.300.000,- perbulan.


Kepada media mereka menerima menerangkan menerima hanya sebanyak 4 atau 5 kali saja. Uang BLT-DD mereka terima dari seorang oknum perangkat desa berinisial S.


Berdasar beberapa keterangan KPM, wartawan sebuah media online, Tahrir menemui Kepala Desa Padomasan Trimanto untuk melakukan konfirmasi demi keseimbangan berita, pada Jumat (30/04/2021).


Kepada media Kepala Desa mengatakan, "Kalau dari desa sudah dikeluarkan, seandainya mungkin ada penyimpangan saya tanggung jawab, resikonya saya nanti karena anak buah saya, " tegas Trimanto di Kantor Desa.


Lebih lanjut Trimanto mengatakan, Keluarga  Penerima Manfaat ( KPM) selaku korban yang mengaku tidak  menerima uang BLT sesuai haknya sebesar nominal 2,7 juta rupiah, dianggapnya orang pikun alias tidak waras. 


"Sudah, mungkin yang menerima itu wong pikun atau bagaimana saya gak tahu," katanya.


Parahnya, Trimanto juga bersikap arogan saat  wartawan  melakukan kegiatan jurnalistik terkait hal tersebut. Trimanto memaksa, agar wartawan keluar dari ruangan saat itu juga.


Tahrir tetap berusaha menjelaskan keterkaitannya dengan permasalahan tersebut. Sebagai jurnalis yang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dan dilindungi undang undang, namun Tahrir justru mendapat jawaban yang tidak layak dilakukan seorang pejabat publik seperti Trimanto.


Bastomi, Camat Jombang, Kabupaten Jember ketika di konfirmasi di hari itu mengatakan, "Silahkan ungkap semuanya, saya akan bersikap sebagaimana aturan yang berlaku,” ungkap Bastomi.


Menyikapi hal tersebut, sebagai pejabat publik sikap arogan Kades Trimanto, tidak transparan dan terkesan menghalangi tugas wartawan sebagai kontrol sosial, hal ini mendapat kecaman dari banyak pihak. 


Di tempat berbeda, kepada rekan-rekan media, Tahrir mengungkapkan kekesalannya atas sikap Kepala Desa Padomasan yang arogan dan menghalangi tugas jurnalistiknya.


"Sikap yang menghalang – halangi dan tidak transparan kepada seorang wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistikkanya, bisa dikategorikan melanggar undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 pasal 18 ayat 1 dengan ancaman hukuman berupa denda hingga 500.000.000 rupiah, dan kurungan paling lama 6 bulan penjara." Katanya. (her) 


Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact