Diduga Serobot Tanah, Warga Kepanjen Berurusan Dengan Hukum - Kabare Jember

Breaking

Diduga Serobot Tanah, Warga Kepanjen Berurusan Dengan Hukum

 Diduga Serobot Tanah, Warga Kepanjen Berurusan Dengan Hukum



Jember, kabarejember.com --  Aksi sekelompok warga  Dusun Jeni Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, yang telah melakukan aksi penghijauan di Pantai Tanjungsari sekira dua bulan lalu, mengakibatkan mereka harus berurusan dengan hukum.


Pesisir yang ditanami dianggap warga sebagai sempadan pantai, ternyata adalah tanah milik PT Delta Guna Sukses (DGS). Akibatnya dua orang warga yang diduga sebagai motor aksi penghijauan tersebut yakni Sukat (37) dan Jamil (35)  malah dipanggil Polres Jember. 


Berdasarkan surat Polres Jember Nomor :B/528/IV/RES.1.2/2021/Reskrim  tertanggal 23 April 2021 ditanda tangani Kasat Reskrim Polres Jember Ajun Kompol Frans Dalanta Kembaren, perihal Permintaan Keterangan, tertuang pada poin 2, bahwa permintaan keterangan itu terkait dengan terjadinya dugaan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak, atau kuasanya yang sah.


Sukat, yang juga Ketua RT 02 RW 11 Dusun Jeni Desa Kepanjen, ketika ditemui media di rumahnya pada Selasa (27/04/2021), mengatakan dirinya belum memahami duduk permasalahannya, kenapa dirinya mendapat surat panggilan yang Polres Jember. 


“Kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak itu, karena kami belum pernah menyerobot tanah milik siapapun,” ujarnya.


Pengurus perjuangan masyarakat Kepanjen, Gumukmas Setyo Ramires, juga merasa heran dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Polres Jember. Dugaan alasan pemanggilan itu terkait dengan kegiatan penghijauan yang dilakukan warga di sempadan pantai.


Menurut pemahaman Setyo, sempadan pantai merupakan tanah Negara, yang sesuai aturannya berjarak 100 meter dari bibir pantai. 


“Kami hanya melakukan kegiatan penghijauan, sama sekali tidak menguasai tanah milik siapapun, terus lahan yang mana yang kita serobot,


Saat akan melakukan penghijauan masyarakat juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPD dan Petugas Dinas Perikanan,” jelasnya.


Kepala Desa Kepanjen, H. Saiful Mahmud saat dikonfirmasi melalui selular, membantah telah memberi ijin aksi penghijauan kepada warga.


"Pemerintah Desa tidak memberikan ijin dalam bentuk apapun, lisan ataupun tertulis terkait penghijauan yang dilakukan oleh warga," tegas Mahmud.


Pengelola PT. ATG, Helmi Yermias (40) ketika ditemui awak media, mengatakan bahwa warga yang melakukan penanaman itu sebetulnya sudah diberi peringatan oleh para pekerja lepas ATG yang saat itu sedang bekerja di lokasi.


"Namun peringatan tidak dihiraukan, padahal tanah batas milik kami sudah ditandai dengan patok patok bertanda BPN," kata Helmi. 


Lebih lanjut Helmi mengatakan, pada saat pengukuran tanah oleh BPN, beberapa juga turut menjadi saksi.


"Kami yang di sini tidak tahu menahu tentang pelaporan tersebut. Hal itu dilakukan oleh (owner) pemilik sendiri yang merasa hak atas miliknya diserobot," pungkas Helmi. (her) 


Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact